Tinjauan Hukum Islam terhadap Skema Pembiayaan Digital Berbasis Kredit: Studi Kasus OVO PayLater

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam mekanisme dan struktur akad dalam layanan OVO PayLater, serta menilai kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam konteks perkembangan teknologi finansial yang pesat, layanan buy now pay later (BNPL) seperti OVO PayLater menghadirkan tantangan baru dalam implementasi pembiayaan berbasis syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode kajian pustaka (library research), guna mengeksplorasi konsep-konsep fikih muamalah kontemporer serta menilai skema pembiayaan digital berdasarkan standar kepatuhan syariah. Hasil kajian menunjukkan bahwa OVO PayLater menawarkan fasilitas pembayaran tunda dengan biaya tambahan tertentu, tanpa kejelasan akad syariah yang eksplisit. Struktur transaksi tersebut mengindikasikan adanya unsur riba qardh (tambahan pada pinjaman) serta gharar (ketidakpastian) akibat ketidaktransparanan akad dan ketentuan biaya. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip al-ʿadl (keadilan), al-ḍabṭ (kepastian hukum), dan maqāṣid al-sharīʿah, khususnya dalam hal perlindungan terhadap harta (ḥifẓ al-māl) dan keadilan dalam transaksi (ʿadālah al-taʿāmul). Ketidaksesuaian tersebut juga bertentangan dengan ketentuan dalam Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah. Penelitian ini merekomendasikan reformulasi skema pembiayaan OVO PayLater agar selaras dengan prinsip syariah melalui pemilihan akad yang sah, transparansi kontrak, dan penghindaran unsur riba maupun gharar. Diperlukan pula pengawasan dari lembaga keuangan syariah serta keterlibatan otoritas fatwa guna memastikan keberlanjutan layanan keuangan digital yang sesuai dengan nilai-nilai dasar hukum Islam.