TINJAUAN KOMPARATIF PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM MOBIL OTONOM: ANALISIS UNDANG-UNDANG LALU LINTAS INDONESIA DAN JERMAN

Abstract

Kendaraan Otonom di Indonesia masih terkendala dengan tantangan fundamental yang ada, khususnya pada regulasi dan pertanggungjawab hukum mobil otonom serta jaminan keselamatan berlalu lintas. Kerangka hukum yang ada dinilai belum siap menghadapi terobosan teknologi yang semakin berkembang. Sebaliknya, Jerman telah menetapkan sistem yang serupa dengan Undang-Undang Lalu Lintas  otonom yang dalam Undang-Undang Lalu Lintas Jalan. Sistem ini secara jelas mendefinisikan pembagian tanggung jawab antara pemilik kendaraan, produsen, dan badan pengatur, serta dilengkapi dengan program asuransi wajib dan sistem penyimpanan data yang komprehensif. Pelitian ini menggunakan studi komparatif yang terstruktur antara pengaturan lalu lintas di Indonesia dan Jerman. Pendekatan pada penelitian ini adalah yuridis-normatif, data yang dihasilkan kemudian dianilisis dan diinterpretasi. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa kerangka hukum yang ada Indonesia yaitu Undang-Undang No. 22 Tahun 2019 belum mengatur secara komprehensif mengenai kendaraan otonom dan pertanggungjawaban hukumnya. Di lain sisi, Jerman melalui Gesetz Zum Autonomen Fahren yang diintegrasikan ke dalam Straßenverkehrsgesetz. Regulasi yang ada di Jerman mengakui secara keseluruhan keberadaan kendaraan otonom dan menyikapi serta menfasilitasi dari aspek teknis, operasional dan hukum. Indonesia perlu reformulasi kerangka hukum dari Jerman sebagai negara pertama yang memiliki pengaturan terlengkap mengenai kendaraan otonom. Langkah ini dapat mengisi kekosongan hukum dan menjawab keinginan dari masyarakat.