Pembaharuan Hukum Pidana dan Reaktivasi Delik Penghinaan Presiden Dalam KUHP Nasional: Suatu Kajian Normatif
Keywords:
Reformasi Hukum Pidana, Tindak Pidana Penghinaan terhadap Presiden, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana NasionalAbstract
Pembaharuan hukum pidana melalui KUHP Nasional memunculkan polemik, khususnya terkait reaktivasi delik penghinaan presiden yang sebelumnya dinyatakan inkonstitusional. Penelitian ini bertujuan menganalisis dasar normatif dan legitimasi pengaturan kembali delik tersebut dalam perspektif hukum pidana dan demokrasi. Metodologi yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual melalui studi kepustakaan terhadap KUHP lama, KUHP Nasional, serta doktrin hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa reaktivasi delik penghinaan presiden tidak serta merta bertentangan dengan konstitusi karena terdapat perbedaan mendasar dalam rumusannya, yaitu perubahan dari delik biasa menjadi delik aduan absolut, adanya pengecualian untuk kepentingan umum, penurunan ancaman pidana, serta perubahan sistem denda menjadi berbasis kategori. Selain itu, pengaturan ini dipandang sebagai bagian dari fungsi hukum pidana dalam melindungi kehormatan kepala negara dan menjaga keseimbangan dengan perlindungan terhadap kepala negara asing. Dengan demikian, delik penghinaan presiden dalam KUHP Nasional dapat dipertahankan sepanjang diterapkan secara proporsional dan tidak membatasi kebebasan berekspresi, sehingga berimplikasi pada pentingnya kejelasan norma dan pengawasan implementasi.
Downloads
References
Adami chazawi. Hukum Pidana Positif Penghinaan:Tindak Pidana Menyerang Kepentingan Hukum Mengenai Martabat Kehormatan Dan Martabat Nama Baik Orang Bersifat Pribadi Maupun Komunal. malang: media nusa creative, 2020.
Barda Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2010.
Eddy o.s hiariej. Prinsip-Prinsip Hukum Pidana. yogyakarta: cahaya atma pustaka, 2016.
Eddy o.s hiariej, topo santoso. Anotasi KUHP Nasional. Edited by yayat sri hayati. depok: PT rajagrafindo persada, 2025.
Effendi, Erdianto. Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar. bandung: PT refika aditama, 2011.
Hanafi amrani. Politik Pembaharuan Hukum Pidana. yogyakarta: uii press, 2019.
Jurnaladami chazawi. (2020). hukum pidana positif penghinaan:tindak pidana menyerang kepentingan hukum mengenai martabat kehormatan dan martabat nama baik orang bersifat pribadi maupun komunal. media nusa creative.
Andrie Irawan, V. K. G. I. (2025). Kohabitasi dalam KUHP 2023: Analisis Yuridis atas Intervensi Hukum Pidana terhadap Kehidupan Pribadi. Journal Of Islamic and Law Studies, 9(1). https://doi.org/https://doi.org/10.18592/jils.v9i1.16187
Aprilianita, D., Hukum, F., & Jambi, U. (2024). PAMPAS : Journal Of Criminal Law Volume 5 Nomor 2 , Tahun 2024 PENGHINAAN TERHADAP PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN DALAM KUHP BARU Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan persatuan dan kesatuan yang dipimpin oleh suatu Kepala Negara atau Presiden dan han. 5(013), 183–196.
barda nawawi arief. (2010). bunga rampai kebijakan hukum pidana. kencana.
Darmawan, D. (2025). Kebijakan Kriminalisasi dalam KUHP Baru : Studi Kritis terhadap Tindak Pidana Penghinaan Presiden. 8239–8247.
eddy o.s hiariej. (2016). prinsip-prinsip hukum pidana. cahaya atma pustaka.
eddy o.s hiariej, topo santoso. (2025). anotasi KUHP nasional (yayat sri hayati (ed.)). PT rajagrafindo persada.
Effendi, E. (2011). hukum pidana indonesia suatu pengantar. PT refika aditama.
Faridatus Sholeha, Musfianawati, M. H. N. (2023). Konstitusional Pasal Penghinaan Terhadap Presiden dan / atau Wakil Presiden Dalam Perspektif Kebebasan Berpendapat bagi Warga Negara ( Telaah Atas Pasal 217-220 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ). Jurnal Hukum Welfare State, 2(September). https://doi.org/https://doi.org/10.56013/welfarestate.v2i2.2402
hanafi amrani. (2019). politik pembaharuan hukum pidana. uii press.
Ntaki, F. S., & Diponegoro, U. (2024). KEBIJAKAN DELIK PENGHINAAN PRESIDEN DAN WAKIL PRESIDEN Perdebatan mengenai dimasukanya delik Penghinaan Presiden di dalam KUHP Baru boleh dikatakan menjadi perbincangan yang cukup menarik perhatian publik , di satu sisi dari akademisi pemerhati Hak Asasi . 3(2), 149–163.
Rizky Fauzi Ardian. (2024). Apakah Pengaturan Pasal Penghinaan Presiden Mengancam Kebebasan Berpendapat. Jurnal Ilmu Hukum Dan Tata Negara, 2(2). https://doi.org/https://doi.org/10.55606/birokrasi.v2i2.1158
Sari, R. M., Ridlwan, Z., & Natamiharja, R. (2025). Pelembagaan Delik Penghinaan terhadap Pemerintah dalam KUHP Baru Antara Perlindungan Simbol Negara dan Kebebasan Ekspresi. Indonesian Journal of Law and Justice, 2(3), 9. https://doi.org/10.47134/ijlj.v2i3.3893
Tiffani Rimandita. (2022). Upaya Pengaturan Kembali Delik Penghinaan Presiden dalam RKUHP Indonesia Dikaitkan dengan Sistem Pemerintahan Presidensil. Jurnal Supremasi, 12(2), 79–93. https://doi.org/https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i2.1829
Winarno, Eko Prihantoro, Y. A. (2024). Perjalanan RUU KUHP Sebagai Hukum Baru yang Selaras Dengan Konstitusi dan HAM. Jurist-Diction Law Journal, 7(3). https://doi.org/https://doi.org/10.20473/jd.v7i3.56120
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2026 La Ode Muhammad Ichsan ichsan (Author)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.














